|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER - 7/PJ/2025
PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 21 Mei 2025 • PPh |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 235/PMK.010/2020
ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI 30 Desember 2020 • PPh |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER - 28/PJ/2018
SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK 14 Desember 2018 • PPh |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-43/PJ/2011
PENENTUAN SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI 28 Desember 2011 • PPh |
|
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor : SE - 89/PJ/2010
TATA CARA PENERBITAN/PENGESAHAN DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN 16 Agustus 2010 • PPh |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER - 2/PJ/2009
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI 12 Januari 2009 • PPh |
|
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 215/PMK.03/2008
PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT 16 Desember 2008 • PPh |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 25 TAHUN 2001
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 18 Mei 2001 • PPh |
|
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE - 03/PJ.42/2000
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN 17 Februari 2000 • PPh |
|
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE - 26/PJ.42 /1999
PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK 21 Nopember 1999 • PPh |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Nomor 42 TAHUN 1995
BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI 30 Nopember 1995 • PPh |